Pemerintah mengharapkan ketentuan pajak e-commerce selesai sebelumnya akhir semester pertama 2017. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan katakan, nanti bukan sekedar perusahaan yang memiliki basis e-commerce yang juga akan terkena pajak, tetapi semuanya aktor yang ikut serta dalam aktivitas usaha digital.

Pembisnis Digital kini akan Menjadi Sasaran Pajak E-Commerce

Oke masih tetap belum juga dapat menyebutkan detil ketentuan itu, sebab Kemdag masih tetap menggodok ketentuan perpajakan itu dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). ” Belum juga hingga detil, masih tetap di tataran payung hukum. Kemkeu menginginkan memasukkan pasal penyusunan pajak e-commerce, ” tutur Oke

Ketentuan pajak ini adalah sisi dari peta jalan e-commerce di paket kebijakan ekonomi jilid XIV. Peta jalan itu diisi penyiapan skema pertolongan pendanaan berbentuk hibah atau subsidi untuk beberapa aktor usaha ekonomi digital pemula (startup) serta skema penyederhanaan perpajakan untuk beberapa aktor ekonomi digital.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan juga akan ada pengurangan pajak untuk investor lokal yang berinvestasi di startup. Juga penyederhanaan mekanisme serta izin perpajakan untuk startup e-commerce yang nilai omzetnya dibawah Rp 4, 8 miliar per th..

Disamping itu Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo inginkan kebijakan ekonomi Indonesia merujuk pada tiga prinsip basic kebijakan umum, yaitu bertujuan masa depan, berkaitan, serta berimbang. Menurut dia, tiga prinsip itu untuk menanggapi momentum pemulihan ekonomi global yang rata di negara maju ataupun negara berkembang.

” Berimbang, ada tiga dimensi yaitu keseimbangan kebijakan periode panjang serta pendek, jumlah serta kwalitas perkembangan, dan pengembangan bidang konvensional serta moderen, ” kata Agus waktu memberi sambutan akhir th. pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Th. 2017 di Jakarta Convention Center, Selasa (28/11/2017).

Agus menerangkan BI membuat kiat implementasi kebijakan yang konsentrasi pada tiga elemen paling utama perkembangan ekonomi seperti penguatan modal fisik yang diwujudkan lewat pengembangan beragam project infrastruktur di lokasi NKRI. Diluar itu, penguatan modal manusia lewat penambahan pendidikan sumber daya manusia supaya bonus demografi bisa digunakan dengan maksimal.

Penambahan produktivitas kebijakan juga butuh dikerjakan supaya dapat melipatgandakan nilai lebih aspek produksi dengan beragam langkah seperti membuat kepastian regulasi usaha, pemberantasan korupsi, hingga penguatan inovasi. ” Pasti kita dapat jadi negara berpenghasilan tinggi, ” kata Agus.

Berkaitan kebijakan moneter tiga th. paling akhir, inflasi Indonesia senantiasa ada dalam titik aman. Diluar itu bidang perbankan nasional termasuk sehat. Agus menyatakan arah kebijakan moneter BI yaitu tetaplah untuk melindungi inflasi sesuai sama sasarannya sebesar 3, 5 %.

Diluar itu, kebijakan moneter untuk mengatur defisit transaksi sudah jalan di level yang aman. Di th. 2017, kata Agus, BI memprediksi defisit transaksi jalan lebih rendah dari 2 %. BI akan memberi ruangan luas untuk perbankan untuk mengelola likuiditasnya lewat implementasi penguatan ketentuan giro harus minimal rata-rata (GWM Averaging).

Dengan pengelolaan likuiditas yang lebih fleksibel diinginkan mendorong penambahan credit, suku bunga bank yang lebih rendah, serta keadaan pasar uang antar bank (PUAB) jadi lebih likuid.

” Ke depan, system GWM Averaging Ini juga akan diperkembang untuk bank syariah, bukan sekedar bank konvensional. Dengan bertahap, ketetapan ini juga akan diberlakukan untuk likuiditas valas juga bukan sekedar rupiah, ” tuturnya.

Diluar itu, BI akan senantiasa memprioritaskan mekanisme pasar dalam pembentukan harga rupiah yang lebih efektif. Dalam pengelolaan nilai ganti, Agus menerangkan kalau BI mempunyai misi besar dalam kurangi ketergantungan pada mata uang spesifik. Hal tersebut untuk kurangi dampak besar waktu berlangsung gejolak pada mata uang asing. ” Jadi sisi dari usaha ini, BI selalu lakukan Swap Lindung Nilai untuk mata uang non USD, ” katanya.

BI ikut perkuat pengelolaan resiko utang luar negeri. Lalu, BI juga akan mendorong perbankan untuk meyediakan instrumen lindung nilai berbentuk product derivatif, seperti call-spread options.

Menurut Agus, call-spread options mempunyai cost yang lebih murah. Tidak cuma itu, hubungan kerja dengan beragam lembaga, yakni Kementerian Keuangan serta OJK, ikut dijalin dalam pembuatan bikin biru, penguatan regulasi, penguatan kelembagaan atau Central Clearing Counterparty untuk transaksi derivatif, serta pengembangan instrumen pembiayaan periode pendek sesuai sama keperluan pasar.

” Sesaat keadaan stabilisasi system keuangan termasuk baik, di bagian beda pembiayaan di pasar modal bertambah bersamaan dengan membaiknya posisi Indonesia, ” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *